Inilah 7 Nama Perusahaan Yang Telah Menjadi Tersangka Pembakar Hutan - Infotainment News Online Terkini

JagatNews

Inilah 7 Nama Perusahaan Yang Telah Menjadi Tersangka Pembakar Hutan

on

Akibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, negara mengalami kerugian sebesar Rp8 triliun. Kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 50 hektar kawasan hutan tersebut diduga terjadi akibat adanya aksi pembakaran oleh pelaku illegal logging di kawasan hutan itu.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan tujuh perusahaan sebagai tersangka pelaku pembakaran hutan. Ketujuh perusahaan tersebut beroperasi di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, pihak telah menambah 682 personel termasuk 68 penyidik dari Mabes Polri untuk melakukan penyelidikan kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sampai saat ini, satgas penegakan hukum yang dikendalikan Polri telah menangani 148 laporan terkait kebakaran lahan dan hutan.

“Tersangka 140, di antaranya 7 korporasi yang sudah ada tersangkanya. Seluruhnya 27 korporasi kita sidik,” kata Badrodin di Istana, Jakarta, Rabu (16/09/2015).

Badrodin sebagaimana dilansir AntaraNews, 7 korporasi yang sudah ditangkap pelakunya di Riau; PT BMH Kabupaten OKI Sumatera Selatan dengan tersangka JLT; PT RPP di Sumatera Selatan dengan tersangka P. Selanjutnya PT RPS di Sumatera Selatan dengan tersangka S; PT LIH di Riau dengan tersangka FK; PT GAP di Sampit Kalteng dengan tersangka S; PT MBA di Kapuas dengan tersangka GRN dan PT ASP di Kalteng dengan tersangka WD.

“Tersangka ini yang termasuk pelanggaran korporasi ini masih bisa berkembang, bisa dari pemeriksaan TSK ini bisa berkembang ke TSK yang lain,” jelasnya.

Sedangkan 20 korporasi yang dilakukan penyelidikan, lanjut Badrodin, di antaranya PT WAD, PT KY, PT PSM, PT RHM, PT PH, dan PT GS. Kemudian PT REB, PT MHP, PT PN, PT TJ, PT AAM, PT MHP, PT MHP, PT SAP, PT WMAI, PT TPR, PT SPM, PT GAL, PT SBN, dan PT MSA.

“Kemudian pasal yang dikenakan UU 39 tahun 2013 tentang perkebunan pasal 108, UU Pasal 78 tentang Kehutanan, UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 116. Dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar,” jelasnya.

Selain itu, Badrodin juga mengusulkan agar perusahaan-perusahaan yang menjadi penyebab kebakaran lahan dan hutan tersebut di-black list. Hal ini sesuai perintah presiden agar penegakan hukum dilakukan dengan tegas untuk memberikan efek jera.

“Mudah-mudahan penyidikan berjalan lancar, pemerintah sebagai regulator mudah-mudahan memberikan sanksi lebih, black list, sehingga ke depan izin bisa ditolak,” tutupnya.

Recommended for you