Kamu Harus Tahu! Ini 4 Alasan Mengapa Harga Rokok Tak Akan Naik Menjadi Rp 50.000

263

Harga Rokok – Topik yang sedang hangat diperbincangan kali ini ialah kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus saat bulan september nanti. Pro dan kontra pun menguak ke permukaan. Para ‘ahli isap’ tentu banyak yang keberatan.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengatakan rencana kenaikan harga rokok yang mencapai Rp 50 ribu hanyalah isu belaka. “Kami mengecam keras terhadap penyiaran berita palsu tersebut, itu hoax,” ujarnya saat dihubungi, Senin, 22 Agustus 2016.

Dia menilai isu kenaikan harga tersebut secara sengaja dibuat untuk menimbulkan kegaduhan dan kekacauan ekonomi. Sebab, kata dia, mata rantai sirkulasi perekonomian dari industri hasil tembakau melibatkan banyak elemen masyarakat. “Tingkat sensitifnya cukup tinggi mengingat industri ini berbasis pertanian dan memberi kontribusi sekitar Rp 170 triliun melalui cukai dan pajak setiap tahun,” katanya.

Ismanu mengatakan, dalam menaikkan tarif cukai rokok, pemerintah sudah mempunyai mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. “Setiap rencana kenaikan selalu didiskusikan dengan industri,” ucapnya.

Ismanu meminta agar masyarakat tak percaya dengan isu yang dianggap menyesatkan tersebut, mengingat isu kenaikan itu tidak jelas asal-usulnya. “Sebaiknya masyarakat mengabaikan gosip ini,” tuturnya.

Berikut 4 alasan Mengapa Harga Rokok Tak Akan Naik Menjadi Rp 50.000

1. Pemerintah butuh waktu konsultasi dengan DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, akhirnya buka suara terhadap kabar ini. Dia mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum mengeluarkan kebijakan apapun terkait kenaikan cukai rokok.

“Kemenkeu belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran atau tarif rokok. Saya paham ada hasil kajian salah satu pusat kajian ekonomi apa yang disebut sensitifitas kenaikan harga rokok terhadap konsumsi rokok,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini menegaskan, pihaknya masih melakukan kajian dan pembahasan dengan beberapa pihak. Namun demikian, pihaknya berjanji akan mengumumkan keputusan terhadap cukai rokok pada akhir tahun.

“Kemenkeu akan lakukan kebijakan harga jual eceran ataupun cukai rokok dilakukan sesuai UU cukai dan rencana APBN 2017 yang saat ini masih proses konsultasi dengan berbagai pihak. Nanti akan diputuskan sebelum pembahasan APBN 2017 dimulai,” pungkasnya.

2. PHK massal mengancam

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukiman mengimbau agar wacana ini perlu dikaji lebih dalam agar tidak merugikan sebagian pihak. Sebab, naiknya tarif cukai tembakau akan berimbas pada industri terkait.

Menurutnya, dengan adanya kenaikan ini, maka harga rokok di pasaran akan meningkat dan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat. Bahkan, dikhawatirkan kebijakan ini bisa mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri terkait.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menambahkan sektor pertembakauan dari mulai budidaya, pengolahan produksi, tata niaga, distribusi, dan pembangunan industri hasil tembakaunya mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan mempunyai multiplier effect yang sangat luas.

“Fakta bahwa industri tembakau merupakan industri padat karya yang menyerap jumlah tenaga kerja lebih dari 6,1 juta dan menciptakan beberapa mata rantai industri yang dikelola oleh rakyat (pertanian, perajangan, pembibitan, dan lain lain),” jelas dia.

3. Penerimaan negara ambruk

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati dalam menyikapi wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkusnya. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, apabila harga rokok dinaikkan menjadi Rp 50.000 per bungkus, maka nasib industri rokok jelas akan bangkrut dan otomatis ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut akan kehilangan pekerjaannya.

Misbakhun memaparkan, bahwa industri pertembakauan memberi kontribusi perpajakan terbesar (52,7 persen) dibanding BUMN (8,5 persen), Real estate dan konstruksi (15,7 persen) maupun kesehatan dan farmasi (0,9 persen).

4. Rokok ilegal menjamur

PT HM Sampoerna Tbk menilai penaikan cukai eksesif atau terlampau tinggi bukan langkah bijaksana untuk menekan konsumsi rokok. Sebab, pada akhirnya itu bisa mendorong kemunculan rokok ilegal.

“Jika harga rokok mahal, maka kesempatan ini akan digunakan oleh rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah dikarenakan mereka tidak membayar cukai,” kata Elvira Lianita, Head of Regulatory Affairs, International Trade and Communications PT HM Sampoerna Tbk, dalam siaran pers.

Dengan tingkat cukai saat ini, lanjutnya, perdagangan rokok Ilegal telah mencapai 11,7 persen. Dan merugikan negara hingga Rp 9 triliun.

“Ini berdasarkan studi dari beberapa Universitas nasional. Hal ini tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja.”

Baca Juga

HII REMAJA DI NEWYORK CEDERA MENGERIKAN KENA LEDAKAN ROKOK ELECTRIC

IKUTI 5 STRATEGI AMPUH BERHENTI MEROKOK INI, BIKIN KAMU CEPAT BERHENTI MEROKOK !

TIPS MUDAH BERSIHKAN TAR DI PARU-PARU AKIBAT MEROKOK